27
May

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Menyelenggarakan

 

DISKUSI PUBLIK

Strategi Peningkatan Pembiayaan Program UKM dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

slidePUBLIKASI DISKUSI PUBLIK
LATAR BELAKANG

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, di wilayah kerjanya. Fokus perhatian arah pembangunan kesehatan yang bergerak dari upaya kuratif ke upaya promotif dan preventif pun menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 Kementerian Kesehatan RI

Bertolak belakang dengan hal tersebut, alokasi dana program kesehatan untuk upaya promotif dan preventif dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan dengan untuk upaya kuratif. Biaya belanja obat mendapatkan porsi yang signifikan dengan menghabiskan >40% total belanja kesehatan. Analisis data District Health Account (DHA) di delapan provinsi di Indonesia bahkan menunjukkan bahwa porsi dana kesehatan untuk UKM hanya 6%, sedangkan porsi terbesar (52%) digunakan untuk capacity building dan pendukungnya dan sebanyak 42% dialokasikan untuk upaya kuratif [1]. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Prof. Ascobat Gani terhadap 7 kabupaten/kota di Indonesia, diketahui bahwa selama ini belanja kesehatan untuk UKP (berupa pelayanan rawat jalan, inap dan rujukan) di kabupaten tersebut menyedot biaya paling banyak, yaitu mencapai 32-66%, di sisi lain hanya 3-12% saja yang digunakan untuk UKM.

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintahan daerah. Selama ini, kenyataan anggaran daerah yang ada sangatlah kecil bahkan terdapat kabupaten yang menggunakan hanya dana BOK untuk dana UKM. Peraturan Presiden No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur bahwa 2/3 anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk anggran publik sehingga porsi anggaran UKM diharapkan akan menjadi lebih besar. Dari 255 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat daerah-daerah yang mampu membiayai program UKM-nya sendiri dan ada juga yang dapat dikatakan belum mampu. Hal tersebut menjadikan subsidi dana UKM Kementerian Kesehatan dapat diprioritaskan ke daerah-daerah yang tidak mampu membiayai UKM-nya sendiri.

Selain ketidakseimbangan pada alokasi dana kesehatan untuk UKM, ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan dan kebijakan yang menuntut harmonisasi antara sistem kesehatan nasional dan daerah dalam kaitannya dengan desentralisasi masih menjadi isu yang belum diselesaikan. Memasuki era Jaminan Sosial Nasional yang dimulai sejak tahun 2014 lalu, fungsi Puskesmas untuk menyelenggarakan UKP meningkat dengan diterapkannya sistem kesehatan yang berjenjang dan menjadikan Puskesmas sebagai gatekeeper. Di sisi lain, fungsi penyelenggaran UKM yang menjadi perhatian utama sesuai dengan arah pembangunan kesehatan kemudian menjadi semakin tidak seimbang dengan kondisi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang timbul adalah Bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam penganggaran program-program UKM di indonesia 5 tahun mendatang ?

Untuk membahas isu tersebut dan memfasilitasi berbagai pihak terkait, dalam rangka dies natalis FKM UI Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan bekerjasama dengan Center for Health Administration and Policies Studies (CHAMPS UI) dan Health Administration & Policy Student Association (HAPSA) mengadakan kegiatan diskusi publik “Strategi Peningkatan Pembiayaan Program UKM dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah”

TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah:

  1. Mengetahui permasalahan pelaksanaan fungsi UKM di Puskesmas
  2. Membahas Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan UKM
  3. Membahas strategi pembiayaan UKM Kebijakan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah ke depan dalam upaya peningkatan UKM
  4. Menghasilkan kesepakatan untuk peningkatan program-program UKM di Puskesmas berupa rekomendasi terkait arah fungsi UKM di Puskesmas

WAKTU & TEMPAT
Waktu Pelaksanaan                : Kamis, 28 Mei 2015 – Pukul 09.00-13.00 WIB
Tempat Pelaksanaan               : Ruang Promosi Doktor FKM UI, Kampus baru Depok

KEGIATAN

Waktu Topik Narasumber
09.00-09.30 PengantarPembukaan Ketua Departemen AKKDekan FKM UI
09.00-11.00 Pemaparan :-          Kebijakan dan Penyelenggaraan UKM di Puskesmas di Era JKN

–          Kebijakan anggaran UKM di Puskesmas untuk meningkatkan  Pembangunan Kesehatan

 

–          Peningkatan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan JKN

 

–          Kebijakan dan Penyelenggaran UKM di kota Bogor Saat ini

 

Moderator

Direktur Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI

 

 

Prof. Ascobat Gani

 

 

 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor

 

 

Dr. dr. Sandi Iljanto, MPH

11.00-12.00 Kesepakatan & Rekomendasi Dr. dr. Sandi Iljanto, MPH
12.20-13.00 RTL dan Penutup Ketua CHAMPS FKM UI

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Konseptual RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 2015-2019, 2014, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI
Health Sector Review-Kumpulan Policy Brief, 2014, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

0 No comments
0 comments