01
Feb

Round Table Discussion 

MENYOROT KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN INDONESIA TAHUN 2015; APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENGHADAPI PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

 

Download file diskusi

Latar Belakang

Kesehatan adalah hak setiap masyarakat di Indonesia. Dimana kesehatan adalah salah satu bagian dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu pada poin memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjawab pemenuhan kesehatan ini di dalam UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga telah dituliskan bahwa untuk mencapai kesehatan setinggi-tingginya setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayannya dibagi menjadi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dimana fasilitas pelayanan kesehatan ini meliputi pelayanan tingkat pertama, tingkat kedua dan ketiga. Ketiga tingkatan ini juga biasa kita kenal dengan tingkat primer, sekunder dan tersier. Pada setiap tingkat pelayanan ini tentu diharapkan pelayanan yang aman bermutu dan terjangkau sesuai dengan amanah bangsa Indonesia.

Berita di media cetak ataupun media elektronik baru-baru ini kembali menyorot pelayanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan. Kasus yang baru-baru ini muncul seperti tertulis dalam suatu media elektronik mengenai malpraktik terhadap anak kecil berumur 1,2 tahun yang berujung maut di RS Swasta di salah satu kota besar di Indonesia. Selain itu wilayah Indonesia Timur kembali dihadapkan kepada masalah disparitas sebagaimana dicatut di dalam berita nasional mengenai kurangnya peralatan dan banyaknya alat kesehatan yang rusak di suatu rumah sakit negeri di papua sehingga belasan pasien patah tulang harus menunggu berbulan-bulan untuk bisa dilayani.  Kasus seperti ini tentu merupakan batu-batu penghambat dalam mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Kesehatan adalah salah satu bagian yang termasuk dalam hipotesis lingkaran setan (Ascobat Gani). Masyarakat miskin dengan pendapatan rendah menyebabkan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah pula, dengan kesehatan dan pendidikan yang rendah maka akan menyebabkan produktifitas rendah pula. produktifitas yang rendah kembali berdampak pada penghasilan yang rendah. untuk itu harus ada pemutusan lingkaran setan ini, salah satunya dengan peningkatas kesehatan untuk produktivitas yang baik. Untuk memenuhi hal tersebut setiap orang harus memiliki kesehatan yang baik dengan menerima pelayanan kesehatan yang bermutu pula.

Kebijakan kesehatan berperan penting sebagai pedoman dan  arah dalam pelaksanaan upaya upaya kesehatan guna menyelesaikan masalah-masalah kesehatan tadi. Tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan kebijakan kesehatan yang baik. Contoh kebijakan kesehatan saat ini adalah dengan adanya program jaminan kesehatan nasional (JKN) kesehatan yang dilaksnakan oleh BPJS kesehatan sebagai upaya untuk memfasilitasi seluruh rakyat untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan, baik kaya ataupun miskin dan masyarakat perkotaan ataupun pedesaan.

Jaminan Kesehatan Nasional ini sudah berjalan terhitung sejak 1 Januari 2014 lalu. Hal ini berarti Indonesia telah menjalankan Program Jaminan Kesehatan nasional (Universal Health Coverage) selama dua tahun. Banyak pembelajaran dan tantangan yang ditemukan dalam 2 tahun pelaksanaan JKN ini, terutama dari segi pelayanan kesehatan. membangun clinical pathway, menerapakan patient safety, manajemen logistik yang efesien, hingga upaya mencapai services exellences menjadi upaya wajib yang harus dilaksanakan oleh penyedia pelayanan kesehatan.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA akan membuka pintu perdangangan barang, jasa, modal dan investasi yang akan bergerak bebas di Asean. Salah satu isu yang mengebuka dengan dibukanya MEA ini adalah pada bidang jasa pelayanan kesehatan, baik SDM kesehatan maupun pelayanan kesehatan nantinya. Melihat semakin terbukanya perdagangan jasa kesehatan setelah MEA ini tentu akan berimplikasi pada penggelolaan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama sistem jaminan kesehatan nasional yang merupakan sistem baru dalam kesehatan.

Dengan semangat untuk terus mengembangkan dan menjawab tantangan pelayanan kesehatan Indonesia khususnya perumahsakitan maka Center for Health Administration and Policy Studies (CHAMPS) FKM UI menyelenggarakan kegiatan Round Table Discussion Menyorot Kebijakan Perumah sakitan Indonesia tahun 2015; Apa yang Harus dilakukan untuk menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

  1. Mendapatkan Gambaran Permasalahan – Permasalahan Rumah Sakit di tahun 2015 dan mendapatkan solusi untuk tahun 2016
  2. Mendapatkan gambaran peran dari peserta yang dapat dijadikan sebagai rencana tindak lanjut dalam upaya optimalisasi pelayanan Rumah Sakit.
  3. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di tengah berjalannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) khususnya bagi penyedia pelayanan kesehatan.
  4. Mendapatkan masukan bagi CHAMPS FKMUI dalam menyusun pelatihan, seminar dan workshop bagi pimpinan pelayanan kesehatan dan jajarannya untuk menjawab kendala-kendala yang dihadapi.

Peserta

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari:

  1. RS Anggota PERSI, ARSPI dan PERMAPKIN
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten
  3. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
  4. Sekretariat ASEAN
  5. Asosiasi Perumahsakitan
  6. IKAMARS UI
  7. Akademisi
  8. Mahasiswa

 

0 No comments
0 comments